News Video Portal

Bakamla Pukul Mundur Kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna

Bakamla Pukul Mundur Kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna
Bakamla Pukul Mundur Kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna.(Foto Istimewa)

KEPRI.TV, Natuna – Badan Keamanan Laut (Bakamla/Indonesia Coast Guard) memukul mundur kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna Utara yang masuk dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Upaya ini dilakukan sejak Sabtu (12/9/2020) hingga Senin (14/9/2020). “Pada pukul 11.28 WIB CCG keluar ZEEI setelah dibayangi terus oleh kapal Bakamla,” ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.

Kapal Cost Guard China kedapatan berkeliaran di ZEEI Laut Natuna Utara pada Sabtu (12/9) pagi. Saat diusir keluar, kapal CCG 5204  itu bersikeras, mereka sedang berpatroli di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial Republik Rakyat China (RRC).

“Kapal Coast Guard China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi sekitar pukul 10.00 WIB di radar dan automatic identification system (AIS) KN Nipah-321 pada jarak 9,35 NM,” jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI, Kolonel Wisnu Pramandita.

Melihat itu, kapal milik Bakamla RI tersebut kemudian mengusir kapal Coast Guard China dari wilayah yurisdiksi Indonesia itu. KN Nipah-321 meningkatkan kecepatannya dan mengubah haluan melaksanakan intersep hingga jarak 1 Nm.

Melalui radio VHF chanel 16, KN Nipah-321 menanyakan kegiatan kapal Coast Guard China itu. Saat berkomunikasi, kapal CCG 5204 itu bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial RRC.

“Disampaikan personel KN Pulau Nipah-321 bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 tidak diakui keberadaan nine dash line, dan CCG 5204 sedang berada di area ZEEI. Diminta CCG 5204 segera keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia,” jelas Wisnu.

Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di kolom air. Kapal-kapal asing dibenarkan melintas, namun dengan syarat tidak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional.

(*)

You might also like