News Video Portal

Tagihan Listrik Melonjak, Komisi III DPRD Kepri Panggil Pimpinan PT. PLN Tanjungpinang

Komisi III DPRD Kepri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas melonjaknya tagihan listrik masyarakat. RDP digelar di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/6).(Ist)

Kepri.TV, Tanjungpinang – Komisi III DPRD Kepri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas melonjaknya tagihan listrik masyarakat. RDP digelar di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/6).

Rapat dihadiri unsur Pimpinan DPRD Kepri dan Kabupaten/Kota, OPD terkait, PLN serta perwakilan masyarakat.  Rapat ini digelar untuk mencari solusi atas melonjaknya tagihan listrik masyarakat.

Dari hasil RDP, Komisi III DPRD Kepri merekomendasi 10 poin yang harus dituntaskan sejumlah pihak,

  1. Berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan oleh PT. PLN Cabang Tanjungpinang, dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan terkait terjadinya peningkatan tagihan listrik karena tidak sebandingnya sumber daya pencatat yang dimiliki dengan jumlah pelanggan. maka direkomendasikan agar PT. PLN segera memperbaiki sistem pencatatan tersebut dan memberikan finalty serta meninjau kembali kerjasama dengan vendor terhadap kesalahan perhitungan berdasarkan asumsi yang dilakukan oleh pihak vendor.

 

  1. Direkomendasikan agar dalam jangka satu minggu sejak rekomendasi ini diterbitkan, untuk dibuka posko pengaduan bersama setiap kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang maupun di Kabupaten Bintan guna menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat / pelanggan PLN terhadap kenaikan tagihan listrik yang dialami oleh masyarakat.

 

  1. PLN Cabang Tanjungpinang melakukan tera tiap meteran pelanggan secara bertahap dan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar adanya kesesuaian antara jumlah pemakaian listrik oleh pelanggan dengan penentuan besaran tagihan yang dilakukan sehingga tidak berdasarkan asumsi sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN Cabang Tanjungpinang.

 

  1. Meminta kepada BPKS Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima semua berkas pengaduan masyarakat akibat lonjakan kenaikan tagihan listrik, untuk kemudian meneruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas ESDM dan PPNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau agar ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan atas dugaan kecurangan penerapan tarif listrik masyarakat guna dilakukan penghitungan secara terperinci berapa beban masyarakat atas per kwh listrik yang dipakai.

 

  1. Terhadap proses pengumpulan laporan dan data oleh BPSK Provinsi Kepri agar dapat menyampaikan laporan secara periodik (seminggu sekali) kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait pengambilan keterangan para konsumen (sampel) yang diambil secara acak.

 

  1. Terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas ESDM dan PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau untuk dilaporkan secara periodik (seminggu sekali) perkembangannya kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

 

  1. Meminta agar PT. PLN Cabang Tanjungpinang senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan kelistrikan yang harus diketahui oleh konsumen atau masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan informasi tersebut.

 

  1. Meminta PT. PLN Cabang Tanjungpinang agar memberikan keringanan pembayaran kepada konsumen yang mengalami kenaikan tagihan listrik dengan cara membayar 40% dari total tagihan dan sisanya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan konsumen. serta meminta PT. PLN Tanjungpinang untuk tidak mencabut meteran listrik konsumen, apabila konsumen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas tagihan listrik yang mengalami lonjakan kenaikan tagihan.

 

  1. Mengingatkan kepada PT. PLN Cabang Tanjungpinang agar dikemudian hari tidak lagi membebani konsumen atau masyarakat terhadap kenaikan tagihan listrik yang hanya berdasarkan asumsi, kecuali sesuai antara jumlah pemakaian listrik oleh pelanggan dengan tagihan yang ditetapkan oleh PLN dan apabila pencatatan tagihan listrik hanya berdasarkan asumsi maka hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada konsumen melainkan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh PT. PLN Tanjungpinang.

 

  1. Dalam hal proses penyelidikan oleh PPNS Dinas ESDM dan PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan adanya unsur pidana pada kenaikan tagihan listrik oleh pelanggan yang dilakukan oleh PT. PLN Cabang Tanjungpinang, maka PPNS Dinas ESDM dan PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau serta BPSK Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.(*)
You might also like